KOTA DAN KABUPATEN DI INDONESIA

 

PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA
SAMPAI DENGAN TAHUN 2014
KODE
WILAYAH NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN TANGGAL
1 2 3 4 5 6
11. PROVINSI ACEH
(UU Nomor 11 Tahun 2006, sebelumnya
bernama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2001)
PROVINSI SUMATERA UTARA Banda Aceh
(Keputusan Menteri Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah
bertanggal 9 Mei 1963 No. Des
52/1/43-43, sebelumnya bernama
Kutaraja)
UU Nomor 24 Tahun 1956 29 Desember 1956
11.01 Kabupaten Aceh Selatan Tapaktuan UU Nomor 7 Tahun 1956 14 November 1956
11.02 Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten Aceh Tengah Kutacane UU Nomor 4 Tahun 1974 4 Juni 1974
11.03 Kabupaten Aceh Timur Idi Rayeuk
(PP Nomor 5 Tahun 2007,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Langsa)
UU Nomor 7 Tahun 1956 14 November 1956
11.04 Kabupaten Aceh Tengah Takengon UU Nomor 7 Tahun 1956 14 November 1956
11.05 Kabupaten Aceh Barat Meulaboh UU Nomor 7 Tahun 1956 14 November 1956
11.06 Kabupaten Aceh Besar Jantho
(PP Nomor 35 Tahun 1979,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Banda Aceh)
UU Nomor 7 Tahun 1956 14 November 1956
11.07 Kabupaten Pidie Sigli UU Nomor 24 Tahun 1956 29 November 1956
11.08 Kabupaten Aceh Utara Lhoksukon
(PP Nomor 18 Tahun 2003,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Lhokseumawe)
UU Nomor 7 Tahun 1956 14 November 1956
11.09 Kabupaten Simeulue *
(Sebelumnya adalah Kabupaten Administratif
Simeulue berdasarkan PP No. 53 Tahun 1996)
Kabupaten Aceh Barat Sinabang UU Nomor 48 Tahun 1999 4 Oktober 1999
11.10 Kabupaten Aceh Singkil Kabupaten Aceh Selatan Singkil UU Nomor 14 Tahun 1999 20 April 1999
11.11 Kabupaten Bireuen Kabupaten Aceh Barat Bireun UU Nomor 48 Tahun 1999 4 Oktober 1999
11.12 Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Aceh Selatan Blangpidie UU Nomor 4 Tahun 2002 10 April 2002
11.13 Kabupaten Gayo Lues Kabupaten Aceh Tenggara Blangkejeren UU Nomor 4 Tahun 2002 10 April 2002

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2018
2
KODE
WILAYAH NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN TANGGAL
1 2 3 4 5 6
11.14 Kabupaten Aceh Jaya
Kabupaten Aceh Barat
Calang UU Nomor 4 Tahun 2002 10 April 2002
11.15 Kabupaten Nagan Raya Suka Makmur UU Nomor 4 Tahun 2002 10 April 2002
11.16 Kabupaten Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Timur Karang Baru UU Nomor 4 Tahun 2002 10 April 2002
11.17 Kabupaten Bener Meriah Kabupaten Aceh Tengah Simpang Tiga Redelong UU Nomor 41 Tahun 2003 18 Desember 2003
11.18 Kabupaten Pidie Jaya Kabupaten Pidie Meureudu UU Nomor 7 Tahun 2007 2 Januari 2007
11.71 Kota Banda Aceh
(Kep. Menteri Pemerintahan Umum dan
Otonomi Daerah Nomor Des. 52/1/43-43,
sebelumnya bernama Kutaraja)
−− UU Nomor 8 Tahun 1956 14 November 1956
11.72 Kota Sabang Kabupaten Aceh Besar −− UU Nomor 10 Tahun 1965 14 Juni 1965
11.73 Kota Lhokseumawe **
(Sebelumnya adalah Kota Administratif
Lhokseumawe berdasarkan PP Nomor 32
Tahun 1986)
Kabupaten Aceh Utara −− UU Nomor 2 Tahun 2001 21 Juni 2001
11.74 Kota Langsa **
(Sebelumnya adalah Kota Administratif
Langsa berdasarkan PP Nomor 64 Tahun
1991)
Kabupaten Aceh Timur −− UU Nomor 3 Tahun 2001 21 Juni 2001
11.75 Kota Subulussalam Kabupaten Aceh Singkil −− UU Nomor 8 Tahun 2007 2 Januari 2007
12. PROVINSI SUMATERA UTARA PROVINSI SUMATERA Medan UU Nomor 24 Tahun 1956 29 November 1956
12.01 Kabupaten Tapanuli Tengah Pandan
(PP Nomor 7 Tahun 1998,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Sibolga)
UU Nomor 7 Tahun 1956 14 November 1956
12.02 Kabupaten Tapanuli Utara Tarutung UU Nomor 7 Tahun 1956 14 November 1956
12.03 Kabupaten Tapanuli Selatan Sipirok UU Nomor 7 Tahun 1956 14 November 1956
12.04 Kabupaten Nias Gunungsitoli UU Nomor 7 Tahun 1956 14 November 1956
12.05 Kabupaten Langkat Stabat
(PP Nomor 5 Tahun 1982,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Binjai)
UU Nomor 7 Tahun 1956 14 November 1956
12.06 Kabupaten Karo Kabanjahe UU Nomor 7 Tahun 1956 14 November 1956

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2018
3
KODE
WILAYAH NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN TANGGAL
1 2 3 4 5 6
12.07 Kabupaten Deli Serdang Lubuk Pakam
(PP Nomor 7 Tahun 1984,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Medan)
UU Nomor 7 Tahun 1956 14 November 1956
12.08 Kabupaten Simalungun Pematang Raya
(PP Nomor 35 Tahun 1979,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Pematang Siantar)
UU Nomor 7 Tahun 1956 14 November 1956
12.09 Kabupaten Asahan Tanjung Balai UU Nomor 7 Tahun 1956 14 November 1956
12.10 Kabupaten Labuhanbatu Rantau Prapat UU Nomor 7 Tahun 1956 14 November 1956
12.11 Kabupaten Dairi
Kabupaten Tapanuli Utara
Sidikalang UU Nomor 15 Tahun 1964 23 September 1964
12.12 Kabupaten Toba Samosir Balige UU Nomor 12 Tahun 1998 23 November 1998
12.13 Kabupaten Mandailing Natal Kabupaten Tapanuli Selatan Panyabungan UU Nomor 12 Tahun 1998 23 November 1998
12.14 Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Nias Teluk Dalam UU Nomor 9 Tahun 2003 25 Februari 2003
12.15 Kabupaten Pakpak Bharat Kabupaten Dairi Salak UU Nomor 9 Tahun 2003 25 Februari 2003
12.16 Kabupaten Humbang Hasundutan Kabupaten Tapanuli Utara Dolok Sanggul UU Nomor 9 Tahun 2003 25 Februari 2003
12.17 Kabupaten Samosir Kabupaten Toba Samosir Pangururan UU Nomor 36 Tahun 2003 18 Desember 2003
12.18 Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Deli Serdang Sei Rampah UU Nomor 36 Tahun 2003 18 Desember 2003
12.19 Kabupaten Batu Bara Kabupaten Asahan Lima Puluh UU Nomor 5 Tahun 2007 2 Januari 2007
12.20 Kabupaten Padang Lawas Utara
Kabupaten Tapanuli Selatan
Gunung Tua UU Nomor 37 Tahun 2007 14 Agustus 2007
12.21 Kabupaten Padang Lawas Sibuhuan UU Nomor 38 Tahun 2007 14 Agustus 2007
12.22 Kab. Labuhanbatu Selatan
Kabupaten Labuhanbatu
Kota Pinang UU Nomor 22 Tahun 2008 21 Juli 2008
12.23 Kab. Labuhanbatu Utara Aek Kanopan UU Nomor 23 Tahun 2008 21 Juli 2008
12.24 Kab. Nias Utara
Kabupaten Nias
Lolofaoso UU Nomor 45 Tahun 2008 26 November 2008
12.25 Kab. Nias Barat Onolimbu UU Nomor 46 Tahun 2008 26 November 2008
12.71 Kota Medan −− UU Nomor 8 Tahun 1956 14 November 1956
12.72 Kota Pematang Siantar −− UU Nomor 8 Tahun 1956 14 November 1956
12.73 Kota Sibolga −− UU Nomor 8 Tahun 1956 14 November 1956

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2018
4
KODE
WILAYAH NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN TANGGAL
1 2 3 4 5 6
12.74 Kota Tanjung Balai −− UU Nomor 9 Tahun 1956 14 November 1956
12.75 Kota Binjai −− UU Nomor 9 Tahun 1956 14 November 1956
12.76 Kota Tebing Tinggi −− UU Nomor 9 Tahun 1956 14 November 1956
12.77 Kota Padang Sidempuan **
(Sebelumnya adalah Kota Administratif
Padang Sidempuan berdasarkan PP Nomor 32
Tahun 1982)
Kabupaten Tapanuli Selatan −− UU Nomor 4 Tahun 2001 21 Juni 2001
12.78 Kota Gunungsitoli Kabupaten Nias −− UU Nomor 47 Tahun 2008 26 November 2008
13. PROVINSI SUMATERA BARAT PROVINSI SUMATERA TENGAH Padang
(PP Nomor 29 Tahun 1979,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Bukittinggi)
UU Nomor 61 Tahun 1958 25 uli 1958
13.01 Kabupaten Pesisir Selatan Painan UU Nomor 12 Tahun 1956 19 Maret 1956
13.02 Kabupaten Solok Aro-Sukarami
(PP Nomor 39 Tahun 2004,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Solok)
UU Nomor 12 Tahun 1956 19 Maret 1956
13.03 Kabupaten Sijunjung
(PP Nomor 25 Tahun 2008, sebelumnya
bernama Kabupaten Sawahlunto Sijunjung)
Sijunjung UU Nomor 12 Tahun 1956 19 Maret 1956
13.04 Kabupaten Tanah Datar Batu Sangkar UU Nomor 12 Tahun 1956 19 Maret 1956
13.05 Kabupaten Padang Pariaman Parit Melintang
(PP Nomor 35 Tahun 1979,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Pariaman)
UU Nomor 12 Tahun 1956 19 Maret 1956
13.06 Kabupaten Agam Lubuk Besung
(PP Nomor 8 Tahun 1998,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Bukittinggi)
UU Nomor 12 Tahun 1956 19 Maret 1956
13.07 Kabupaten Lima Puluh Kota Sarilamak
(PP Nomor 40 Tahun 2004,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Payakumbuh)
UU Nomor 12 Tahun 1956 19 Maret 1956
13.08 Kabupaten Pasaman Lubuk Sikaping UU Nomor 12 Tahun 1956 19 Maret 1956

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2018
5
KODE
WILAYAH NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN TANGGAL
1 2 3 4 5 6
13.09 Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Padang Pariaman Tua Pejat UU Nomor 49 Tahun 1999 4 Oktober 1999
13.10 Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Sijunjung Pulau Punjung UU Nomor 38 Tahun 2003 18 Desember 2003
13.11 Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Solok Padang Aro UU Nomor 38 Tahun 2003 18 Desember 2003
13.12 Kabupaten Pasaman Barat Kabupaten Pasaman Simpang Empat UU Nomor 38 Tahun 2003 18 Desember 2003
13.71 Kota Padang −− UU Nomor 9 Tahun 1956 19 Maret 1956
13.72 Kota Solok −− UU Nomor 8 Tahun 1956 19 Maret 1956
13.73 Kota Sawahlunto −− UU Nomor 8 Tahun 1956 19 Maret 1956
13.74 Kota Padangpanjang −− UU Nomor 8 Tahun 1956 19 Maret 1956
13.75 Kota Bukittinggi −− UU Nomor 9 Tahun 1956 19 Maret 1956
13.76 Kota Payakumbuh −− UU Nomor 8 Tahun 1956 19 Maret 1956
13.77 Kota Pariaman **
(Sebelumnya adalah Kota Administratif
Pariaman berdasarkan PP Nomor 33 Tahun
1986)
Kabupaten Padang Pariaman −− UU Nomor 12 Tahun 2002 10 April 2002
14. PROVINSI RIAU PROVINSI SUMATERA TENGAH Pekanbaru
– (Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor Des.52/1/44-25,
sebelumnya berkedudukan di
Tanjung Pinang)
– (Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor Des. 52/4/29-133,
sebelumnya bernama Pakanbaru)
UU Nomor 61 Tahun 1958 25 Juli 1958
14.01 Kabupaten Kampar Kampar UU Nomor 12 Tahun 1956 19 Maret 1956
14.02 Kabupaten Indragiri Hulu
(UU Nomor 6 Tahun 1965, sebelumnya
bernama Kabupaten Indragiri)
Rengat UU Nomor 12 Tahun 1956 19 Maret 1956
14.03 Kabupaten Bengkalis Bengkalis UU Nomor 12 Tahun 1956 19 Maret 1956
14.04 Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Indragiri Hulu Tembilahan UU Nomor 6 Tahun 1965 14 Juni 1965
14.05 Kabupaten Pelalawan
Kabupaten Kampar
Pangkalan Kerinci UU Nomor 53 Tahun 1999 4 Oktober 1999
14.06 Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pangaraian UU Nomor 53 Tahun 1999 4 Oktober 1999

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2018
6
KODE
WILAYAH NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN TANGGAL
1 2 3 4 5 6
14.07 Kabupaten Rokan Hilir
Kabupaten Bengkalis
Ujung Tanjung UU Nomor 53 Tahun 1999 4 Oktober 1999
14.08 Kabupaten Siak Siak Sri Indrapura UU Nomor 53 Tahun 1999 4 Oktober 1999
14.09 Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Indragiri Hulu Teluk Kuantan UU Nomor 53 Tahun 1999 4 Oktober 1999
14.10 Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Bengkalis Selat Panjang UU Nomor 12 Tahun 2009 16 anuari 2009
14.71 Kota Pekanbaru −− UU Nomor 8 Tahun 1956 19 Maret 1956
14.72 Kota Dumai **
(Sebelumnya adalah Kota Administratif
Dumai berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 1979)
Kabupaten Bengkalis −− UU Nomor 16 Tahun 1999 4 Oktober 1999
15. PROVINSI JAMBI PROVINSI SUMATERA TENGAH Jambi Nomor 61 Tahun 1958 25 Juli 1958
15.01 Kabupaten Kerinci Siulak
(Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun
2011, sebelumnya berkedudukan di
Kota Sungai Penuh)
UU Nomor 58 Tahun 1958 17 Juli 1958
15.02 Kabupaten Merangin
(UU Nomor 54 Tahun 1999, sebelumnya
bernama Kabupaten Salorangun Bangko)
Bangko UU Nomor 12 Tahun 1956 19 Maret 1956
15.03 Kabupaten Sarolangun Kabupaten Merangin Sarolangun UU Nomor 54 Tahun 1999 12 Oktober 1999
15.04 Kabupaten Batang Hari Muara Bulian
(PP Nomor 12 Tahun 1979,
sebelumnya berkedudukan di Kenali
Asem)
UU Nomor 12 Tahun 1956 19 Maret 1956
15.05 Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Batang Hari Sengiti UU Nomor 54 Tahun 1999 12 Oktober 1999
15.06 Kabupaten Tanjung Jabung Barat
(UU Nomor 54 Tahun 1999, sebelumnya
bernama Kabupaten Tanjung Jabung)
Kuala Tungkal UU Nomor 12 Tahun 1956 19 Maret 1956
15.07 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tanjung Jabung Barat Muarasabak UU Nomor 54 Tahun 1999 12 Oktober 1999
15.08 Kabupaten Bungo
(UU Nomor 54 Tahun 1999, sebelumnya
bernama Kabupaten Bungo Tebo)
Muaro Bungo UU Nomor 12 Tahun 1956 19 Maret 1956
15.09 Kabupaten Tebo Kabupaten Bungo Tebo UU Nomor 54 Tahun 1999 12 Oktober 1999
15.71 Kota Jambi −− UU Nomor 9 Tahun 1956 19 Maret 1956

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2018
7
KODE
WILAYAH NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN TANGGAL
1 2 3 4 5 6
15.72 Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci −− UU Nomor 25 Tahun 2008 1 Juli 2008
16. PROVINSI SUMATERA SELATAN PROVINSI SUMATERA Palembang UU Nomor 25 Tahun 1959 26 Juni 1959
16.01 Kabupaten Ogan Komering Ulu Baturaja UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959
16.02 Kabupaten Ogan Komering Ilir Kayuagung UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959
16.03 Kabupaten Muara Enim Muara Enim UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959
16.04 Kabupaten Lahat Lahat UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959
16.05 Kabupaten Musi Rawas Muara Beliti
(PP Nomor 46 Tahun 2005,
sebelumnya di berkedudukan Kota
Lubuk Linggau)
UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959
16.06 Kabupaten Musi Banyuasin Sekayu
(SK Menteri Pemerintahan Umum
dan Otonomi Daerah Nomor Des.
52/2/37-34 tanggal 1 April 1963,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Palembang)
UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959
16.07 Kabupaten Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Pangkalan Balai UU Nomor 6 Tahun 2002 10 April 2002
16.08 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Martapura UU Nomor 37 Tahun 2003 18 Desember 2003
16.09 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Muaradua UU Nomor 37 Tahun 2003 18 Desember 2003
16.10 Kabupaten Ogan Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Indralaya UU Nomor 37 Tahun 2003 18 Desember 2003
16.11 Kabupaten Empat Lawang Kabupaten Lahat Tebing Tinggi UU Nomor 1 Tahun 2007 2 Januari 2007
16.12 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Kabupaten Muara Enim Talang Ubi UU Nomor 7 Tahun 2013 11 anuari 2013
16.13 Kabupaten Musi Rawas Utara Kabupaten Musi Rawas Muara Rupit UU Nomor 16 Tahun 2013 10 Juli 2013
16.71 Kota Palembang −− UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959
16.72 Kota Pagar Alam **
(Sebelumnya adalah Kota Administratif Pagar
Alam berdasarkan PP Nomor 63 Tahun 1991)
Kabupaten Lahat −− UU Nomor 8 Tahun 2001 21 Juni 2001
16.73 Kota Lubuk Linggau **
(Sebelumnya adalah Kota Administratif Lubuk
Linggau berdasarkan PP Nomor 38 Tahun
1981)
Kabupaten Musi Rawas −− UU Nomor 7 Tahun 2001 21 Juni 2001

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2018
8
KODE
WILAYAH NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN TANGGAL
1 2 3 4 5 6
16.74 Kota Prabumulih **
(Sebelumnya adalah Kota Administratif
Prabumulih berdasarkan PP Nomor 18 Tahun
1982)
Kabupaten Muara Enim −− UU Nomor 6 Tahun 2001 21 Juni 2001
17. PROVINSI BENGKULU PROVINSI SUMATERA SELATAN Bengkulu UU Nomor 9 tahun 1967 12 September 1967
17.01 Kabupaten Bengkulu Selatan Teluk Betung UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959
17.02 Kabupaten Rejang Lebong Curup UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959
17.03 Kabupaten Bengkulu Utara Arga Makmur
(PP Nomor 23 Tahun 1976,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Bengkulu)
UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959
17.04 Kabupaten Kaur
Kabupaten Bengkulu Selatan
Bintuha UU Nomor 3 Tahun 2003 25 Februari 2003
17.05 Kabupaten Seluma Tais UU Nomor 3 Tahun 2003 25 Februari 2003
17.06 Kabupaten Muko-Muko Kabupaten Bengkulu Utara Muko-Muko UU Nomor 3 Tahun 2003 25 Februari 2003
17.07 Kabupaten Lebong
Kabupaten Rejang Lebong
Tubei UU Nomor 39 Tahun 2003 18 Desember 2003
17.08 Kabupaten Kepahiang Kepahiang UU Nomor 39 Tahun 2003 18 Desember 2003
17.09 Kabupaten Bengkulu Tengah Kabupaten Bengkulu Utara Karang Tinggi UU Nomor 24 Tahun 2008 21 Juli 2008
17.71 Kota Bengkulu −− UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959
18. PROVINSI LAMPUNG PROVINSI SUMATERA SELATAN Bandar Lampung
(PP Nomor 24 Tahun 1983,
sebelumnya bernama Kota Tanjung
Karang-Teluk Betung)
UU Nomor 14 Tahun 1964 23 September 1964
18.01 Kabupaten Lampung Selatan Kalianda
(PP Nomor 39 Tahun 1981,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Tanjung Karang-Teluk Betung)
UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959
18.02 Kabupaten Lampung Tengah Gunung Sugih
(UU Nomor 12 Tahun 1999,
sebelumnya di berkedudukan Kota
Metro)
UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959
18.03 Kabupaten Lampung Utara Kotabumi UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2018
9
KODE
WILAYAH NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN TANGGAL
1 2 3 4 5 6
18.04 Kabupaten Lampung Barat
Kabupaten Lampung Utara
Lima UU Nomor 6 Tahun 1991 16 Agustus 1991
18.05 Kabupaten Tulang Bawang Menggala UU Nomor 2 Tahun 1997 3 Januari 1997
18.06 Kabupaten Tanggamus Kabupaten Lampung Selatan Kota Agung UU Nomor 2 Tahun 1997 3 Januari 1997
18.07 Kabupaten Lampung Timur Kabupaten Lampung Tengah Sukadana UU Nomor 12 Tahun 1999 20 April 1999
18.08 Kabupaten Way Kanan Kabupaten Lampung Utara Blambangan Umpu UU Nomor 12 Tahun 1999 20 April 1999
18.09 Kabupaten Pesawaran Kabupaten Lampung Selatan Gedong Tataan UU Nomor 33 Tahun 2007 14 Agustus 2007
18.10 Kabupaten Pringsewu Kabupaten Tanggamus Pringsewu UU Nomor 48 Tahun 2008 26 November 2008
18.11 Kabupaten Mesuji
Kabupaten Tulangbawang
Sidomulyo UU Nomor 49 Tahun 2008 26 November 2008
18.12 Kabupaten Tulangbawang Barat Panarangan UU Nomor 50 Tahun 2008 26 November 2008
18.13 Kabupaten Pesisir Barat Kabupaten Lampung Barat Krui UU Nomor 22 Tahun 2012 17 November 2012
18.71 Kota Bandar Lampung −− UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959
18.72 Kota Metro **
(Sebelumnya adalah Kota Administratif Metro
berdasarkan PP No. 34 Tahun 1986)
Kabupaten Lampung Tengah −− UU Nomor 12 Tahun 1999 20 April 1999
19. PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PROVINSI SUMATERA SELATAN Pangkal Pinang UU Nomor 27 Tahun 2000 4 Desember 2000
19.01 Kabupaten Bangka Sungailiat
(PP Nomor 12 Tahun 1971,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Pangkal Pinang)
UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959
19.02 Kabupaten Belitung Tanjung Pandan UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959
19.03 Kabupaten Bangka Selatan
Kabupaten Bangka
Toboali UU Nomor 5 Tahun 2003 25 Februari 2003
19.04 Kabupaten Bangka Tengah Koba UU Nomor 5 Tahun 2003 25 Februari 2003
19.05 Kabupaten Bangka Barat Mentok UU Nomor 5 Tahun 2003 25 Februari 2003
19.06 Kabupaten Belitung Timur Kabupaten Belitung Manggar UU Nomor 5 Tahun 2003 25 Februari 2003
19.71 Kota Pangkal Pinang −− UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959
21. PROVINSI KEPULAUAN RIAU PROVINSI RIAU Tanjung Pinang UU Nomor 25 Tahun 2002 25 Oktober 2002
21.01 Kabupaten Bintan Bandar Seri Bentan UU Nomor 12 Tahun 1956 19 Maret 1956

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2018
10
KODE
WILAYAH NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN TANGGAL
1 2 3 4 5 6
(PP Nomor 5 Tahun 2006, sebelumnya
bernama Kabupaten Kepulauan Riau)
(PP Nomor 38 Tahun 2004,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Tanjung Pinang)
21.02 Kabupaten Karimun
Kabupaten Bintan
Tanjng Balai Karimun UU Nomor 53 Tahun 1999 4 Oktober 1999
21.03 Kabupaten Natuna Ranai UU Nomor 53 Tahun 1999 4 Oktober 1999
21.04 Kabupaten Lingga Daik Lingga UU Nomor 31 Tahun 2003 18 Desember 2003
21.05 Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Natuna Siantan UU Nomor 33 Tahun 2008 21 Juli 2008
21.71 Kota Batam
Kabupaten Bintan
−− UU Nomor 53 tahun 1999 4 Oktober 1999
21.72 Kota Tanjung Pinang **
(Sebelumnya adalah Kota Administratif
Tanjung Pinang berdasarkan PP Nomor 31
Tahun 1983)
−− UU Nomor 5 Tahun 2001 21 Juni 2001
Total daerah otonom di Pulau Sumatera:
– 10 provinsi
– 120 kabupaten
– 34 kota
31. PROVINSI DKI JAKARTA Jakarta UU Nomor 1 Tahun 1956 7 Februari 1956
31.01 Kabupaten AdministratifKepulauan Seribu*** Kota Administratif Jakarta Utara Pulau Pramuka PP Nomor 55 Tahun 2001 3 Juli 2001
31.71 Kota Administratif Jakarta Pusat *** PP Nomor 25 Tahun 1978 28 Agustus 1978
31.72 Kota Administratif Jakarta Utara *** PP Nomor 25 Tahun 1978 28 Agustus 1978
31.73 Kota Administratif Jakarta Barat *** PP Nomor 25 Tahun 1978 28 Agustus 1978
31.74 Kota Administratif Jakarta Selatan *** PP Nomor 25 Tahun 1978 28 Agustus 1978
31.75 Kota Administratif Jakarta Timur *** PP Nomor 25 Tahun 1978 28 Agustus 1978
32. PROVINSI JAWA BARAT Bandung UU Nomor 11 Tahun 1950 4 Juli 1950
32.01 Kabupaten Bogor Cibinong
(PP Nomor 6 Tahun 1982,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Bogor)
UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950
32.02 Kabupaten Sukabumi Pelabuhan Ratu UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2018
11
KODE
WILAYAH NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN TANGGAL
1 2 3 4 5 6
(PP Nomor 66 Tahun 1998,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Sukabumi)
32.03 Kabupaten Cianjur Cianjur UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950
32.04 Kabupaten Bandung Soreang
(PP Nomor 2 Tahun 1986,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Bandung)
UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950
32.05 Kabupaten Garut Garut UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950
32.06 Kabupaten Tasikmalaya Singaparna
(PP Nomor 30 Tahun 2004,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Tasikmalaya)
UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950
32.07 Kabupaten Ciamis Ciamis UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950
32.08 Kabupaten Kuningan Kuningan UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950
32.09 Kabupaten Cirebon Sumber
(PP Nomor 33 Tahun 1979,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Cirebon)
UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950
32.10 Kabupaten Majalengka Majalengka UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950
32.11 Kabupaten Sumedang Sumedang UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950
32.12 Kabupaten Indramayu Indramayu UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950
32.13 Kabupaten Subang Kabupaten Cianjur Subang UU Nomor 4 Tahun 1968 29 Juni 1968
32.14 Kabupaten Purwakarta Kabupaten Karawang Purwakarta UU Nomor 4 Tahun 1968 29 Juni 1968
32.15 Kabupaten Karawang Karawang UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950
32.16 Kabupaten Bekasi Cikarang
(PP Nomor 82 Tahun 1998,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Bekasi)
UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950
32.17 Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Bandung Ngamprah UU Nomor 12 Tahun 2007 2 Januari 2007
32.18 Kabupaten Pangandaran Kabupaten Ciamis Parigi UU Nomor 21 Tahun 2012 17 November 2012
32.71 Kota Bogor −− UU Nomor 16 Tahun 1950 14 Agustus 1950

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2018
12
KODE
WILAYAH NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN TANGGAL
1 2 3 4 5 6
32.72 Kota Sukabumi −− UU Nomor 17 Tahun 1950 14 Agustus 1950
32.73 Kota Bandung −− UU Nomor 16 Tahun 1950 14 Agustus 1950
32.74 Kota Cirebon −− UU Nomor 16 Tahun 1950 14 Agustus 1950
32.75 Kota Bekasi **
(Sebelumnya adalah Kota Administratif
Bekasi berdasarkan PP Nomor 48 Tahun
1981)
Kabupaten Bekasi −− UU Nomor 9 Tahun 1996 16 Desember 1996
32.76 Kota Depok **
(Sebelumnya adalah Kota Administratif
Depok berdasarkan PP Nomor 43 Tahun
1981)
Kabupaten Bogor −− UU Nomor 15 Tahun 1999 20 April 1999
32.77 Kota Cimahi **
(Sebelumnya adalah Kota Administratif
Cimahi berdasarkan PP Nomor 29 Tahun
1975)
Kabupaten Bandung −− UU Nomor 9 Tahun 2001 21 Juni 2001
32.78 Kota Tasikmalaya **
(Sebelumnya adalah Kota Administratif
Tasikmalaya berdasarkan PP Nomor
22 Tahun 1976)
Kabupaten Tasikmalaya −− UU Nomor 10 Tahun 2001 21 Juni 2001
32.79 Kota Banjar **
(Sebelumnya adalah Kota Administratif
Banjar berdasarkan PP Nomor 54 Tahun
1991)
Kabupaten Ciamis −− UU Nomor 27 Tahun 2002 25 Oktober 2002
33. PROVINSI JAWA TENGAH Semarang UU Nomor 10 Tahun 1950 4 Juli 1950
33.01 Kabupaten Cilacap Cilacap UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950
33.02 Kabupaten Banyumas Purwokerto UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950
33.03 Kabupaten Purbalingga Purbalingga UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950
33.04 Kabupaten Banjarnegara Banjarnegara UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950
33.05 Kabupaten Kebumen Kebumen UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950
33.06 Kabupaten Purworejo Purworejo UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950
33.07 Kabupaten Wonosobo Wonosobo UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950
33.08 Kabupaten Magelang Mungkid UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2018
13
KODE
WILAYAH NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN TANGGAL
1 2 3 4 5 6
(PP Nomor 21 Tahun 1982,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Magelang)
33.09 Kabupaten Boyolali Boyolali UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950
33.10 Kabupaten Klaten Klaten UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950
33.11 Kabupaten Sukoharjo Sukoharjo UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950
33.12 Kabupaten Wonogiri Wonogiri UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950
33.13 Kabupaten Karanganyar Karanganyar UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950
33.14 Kabupaten Sragen Sragen UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950
33.15 Kabupaten Grobogan Purwodadi UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950
33.16 Kabupaten Blora Blora UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950
33.17 Kabupaten Rembang Rembang UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950
33.18 Kabupaten Pati Pati UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950
33.19 Kabupaten Kudus Kudus UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950
33.20 Kabupaten Jepara Jepara UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950
33.21 Kabupaten Demak Demak UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950
33.22 Kabupaten Semarang Ungaran
(PP Nomor 29 Tahun 1983,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Semarang)
UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950
33.23 Kabupaten Temanggung Temanggung UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950
33.24 Kabupaten Kendal Kendal UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950
33.25 Kabupaten Batang Kabupaten Pekalongan Batang UU Nomor 9 Tahun 1965 14 Juni 1965
33.26 Kabupaten Pekalongan Kajen
(PP Nomor 48 Tahun 1986,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Pekalongan)
UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950
33.27 Kabupaten Pemalang Pemalang UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950
33.28 Kabupaten Tegal Slawi UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2018
14
KODE
WILAYAH NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN TANGGAL
1 2 3 4 5 6
(PP Nomor 2 Tahun 1984,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Tegal)
33.29 Kabupaten Brebes Brebes UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950
33.71 Kota Magelang −− UU Nomor 17 Tahun 1950 14 Agustus 1950
33.72 Kota Surakarta −− UU Nomor 16 Tahun 1950 14 Agustus 1950
33.73 Kota Salatiga −− UU Nomor 17 Tahun 1950 14 Agustus 1950
33.74 Kota Semarang −− UU Nomor 16 Tahun 1950 14 Agustus 1950
33.75 Kota Pekalongan −− UU Nomor 16 Tahun 1950 14 Agustus 1950
33.76 Kota Tegal −− UU Nomor 13 Tahun 1954 12 Agustus 1950
34. PROVINSI DI YOGYAKARTA Yogyakarta UU Nomor 3 Tahun 1950 3 Maret 1950
34.01 Kabupaten Kulon Progo
(Sebelumnya merupakan 2 kabupaten yang
terpisah, Kabupaten Kulon Progo dan
Kabupaten Adikarto yang masing-masing
dibentuk berdasarkan UU Nomor 15 Tahun
1950)
Sentolo UU Nomor 18 Tahun 1951 12 Oktober 1951
34.02 Kabupaten Bantul Bantul UU Nomor 15 Tahun 1950 8 Agustus 1950
34.03 Kabupaten Gunungkidul Wonosari UU Nomor 15 Tahun 1950 8 Agustus 1950
34.04 Kabupaten Sleman Sleman UU Nomor 15 Tahun 1950 8 Agustus 1950
34.71 Kota Yogyakarta −− UU Nomor 16 Tahun 1950 14 Agustus 1950
35. PROVINSI JAWA TIMUR Surabaya UU Nomor 2 Tahun 1950 Maret 1950
35.01 Kabupaten Pacitan Pacitan UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950
35.02 Kabupaten Ponorogo Ponorogo UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950
35.03 Kabupaten Trenggalek Trenggalek UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950
35.04 Kabupaten Tulungagung Tulungagung UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950
35.05 Kabupaten Blitar Kanigoro
(PP Nomor 3 Tahun 2010,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Blitar)
UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2018
15
KODE
WILAYAH NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN TANGGAL
1 2 3 4 5 6
35.06 Kabupaten Kediri Kediri UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950
35.07 Kabupaten Malang Kepanjen
(PP Nomor 18 Tahun 2008,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Malang)
UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950
35.08 Kabupaten Lumajang Lumajang UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950
35.09 Kabupaten Jember Jember UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950
35.10 Kabupaten Banyuwangi Banyuwangi UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950
35.11 Kabupaten Bondowoso Bondowoso UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950
35.12 Kabupaten Situbondo
(PP Nomor 28 Tahun 1972, sebelumnya
bernama Kabupaten Panarukan)
Situbondo UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950
35.13 Kabupaten Probolinggo Kraksaan
(PP Nomor 2 Tahun 2010,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Probolinggo)
UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950
35.14 Kabupaten Pasuruan Pasuruan UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950
35.15 Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950
35.16 Kabupaten Mojokerto Mojokerto UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950
35.17 Kabupaten Jombang Jombang UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950
35.18 Kabupaten Nganjuk Nganjuk UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950
35.19 Kabupaten Madiun Mejayan
(PP Nomor 52 Tahun 2010,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Madiun)
UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950
35.20 Kabupaten Magetan Magetan UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950
35.21 Kabupaten Ngawi Ngawi UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950
35.22 Kabupaten Bojonegoro Bojonegoro UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950
35.23 Kabupaten Tuban Tuban UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950
35.24 Kabupaten Lamongan Lamongan UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2018
16
KODE
WILAYAH NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN TANGGAL
1 2 3 4 5 6
35.25 Kabupaten Gresik
(PP Nomor 38 Tahun 1974, sebelumnya
bernama Kabupaten Surabaya)
Gresik UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950
35.26 Kabupaten Bangkalan Bangkalan UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950
35.27 Kabupaten Sampang Sampang UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950
35.28 Kabupaten Pamekasan Pemekasan UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950
35.29 Kabupaten Sumenep Sumenep UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950
35.71 Kota Kediri −− UU Nomor 16 Tahun 1950 14 Agustus 1950
35.72 Kota Blitar −− UU Nomor 17 Tahun 1950 14 Agustus 1950
35.73 Kota Malang −− UU Nomor 16 Tahun 1950 14 Agustus 1950
35.74 Kota Probolinggo −− UU Nomor 17 Tahun 1950 14 Agustus 1950
35.75 Kota Pasuruan −− UU Nomor 17 Tahun 1950 14 Agustus 1950
35.76 Kota Mojokerto −− UU Nomor 17 Tahun 1950 14 Agustus 1950
35.77 Kota Madiun −− UU Nomor 16 Tahun 1950 14 Agustus 1950
35.78 Kota Surabaya −− UU Nomor 16 Tahun 1950 14 Agustus 1950
35.79 Kota Batu **
(Sebelumnya adalah Kota Administratif Batu
berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 1993)
Kabupaten Malang −− UU Nomor 11 Tahun 2001 21 Juni 2001
36. PROVINSI BANTEN PROVINSI JAWA BARAT Serang UU Nomor 23 Tahun 2000 17 Okt 2000
36.01 Kabupaten Pandeglang Pandeglang UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950
36.02 Kabupaten Lebak Rangkasbitung UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950
36.03 Kabupaten Tangerang Tigaraksa
(PP Nomor 14 Tahun 1995,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Tangerang)
UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950
36.04 Kabupaten Serang Ciruas
(PP Nomor 32 Tahun 2012,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Serang)
UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2018
17
KODE
WILAYAH NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN TANGGAL
1 2 3 4 5 6
36.71 Kota Tangerang **
(Sebelumnya adalah Kota Administratif
Tangerang berdasarkan PP Nomor 50 Tahun
1981)
Kabupaten Tangerang −− UU Nomor 2 Tahun 1993 27 Februari 1993
36.72 Kota Cilegon **
(Sebelumnya adalah Kota Administratif
Cilegon berdasarkan PP Nomor 40 Tahun
1983)
Kabupaten Serang −− UU Nomor 15 Tahun 1999 20 April 1999
36.73 Kota Serang Kabupaten Serang −− UU Nomor 32 Tahun 2007 14 Agustus 2007
36.74 Kota Tangerang Selatan Kabupaten Tangerang −− UU Nomor 51 Tahun 2008 26 November 2008
Total daerah otonom di Pulau Jawa:
– 6 provinsi
– 83 kabupaten
– 29 kota
51. PROVINSI BALI PROVINSI NUSA TENGGARA
(UU Nomor 8 Tahun 1958, sebelumnya
bernama Provinsi Sunda Kecil)
Denpasar
(Kep. Mendagri & Otda Nomor Des
52/2/36-136, sebelumnya
berkedudukan di Singaraja)
UU Nomor 64 Tahun 1958 11 Agustus 1958
51.01 Kabupaten Jembrana Negara UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958
51.02 Kabupaten Tabanan Tabanan UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958
51.03 Kabupaten Badung Mengwi
(PP Nomor 67 Tahun 2009,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Denpasar)
UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958
51.04 Kabupaten Gianyar Gianyar UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958
51.05 Kabupaten Klungkung Klungkung UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958
51.06 Kabupaten Bangli Bangli UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958
51.07 Kabupaten Karangasem Amlapura
(Kep. Mendagri Nomor 284 Tahun
1970, sebelumnya bernama
Karangasem)
UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958
51.08 Kabupaten Buleleng Singaraja UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958
51.71 Kota Denpasar ** Kabupaten Badung −− UU Nomor 1 Tahun 1992 15 Januari 1992

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2018
18
KODE
WILAYAH NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN TANGGAL
1 2 3 4 5 6
(Sebelumnya adalah Kota Administratif
Denpasar berdasarkan PP Nomor 20 Tahun
1978)
52. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA
(UU Nomor 8 Tahun 1958, sebelumnya
bernama Provinsi Sunda Kecil)
Mataram UU Nomor 64 Tahun 1958 11 Agustus 1958
52.01 Kabupaten Lombok Barat Gerung
(PP Nomor 62 Tahun 2000,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Mataram)
UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958
52.02 Kabupaten Lombok Tengah Praya UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958
52.03 Kabupaten Lombok Timur Selong UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958
52.04 Kabupaten Sumbawa Sumbawa Besar UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958
52.05 Kabupaten Dompu Dompu UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958
52.06 Kabupaten Bima Woha
(PP Nomor 31 Tahun 2008,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Bima)
UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958
52.07 Kabupaten Sumbawa Barat Kabupaten Sumbawa Taliwang UU Nomor 30 Tahun 2003 18 Desember 2003
52.08 Kabupaten Lombok Utara Kabupaten Lombok Barat Tanjung UU Nomor 26 Tahun 2008 21 Juli 2008
52.71 Kota Mataram **
(Sebelumnya adalah Kota Administratif
Mataram berdasarkan PP Nomor 21 Tahun
1978)
Kabupaten Lombok Barat −− UU Nomor 1 Tahun 1992 15 Januari 1992
52.72 Kota Bima **
(Sebelumnya adalah Kota Administratif Bima
berdasarkan PP Nomor 77 Tahun 1998)
Kabupaten Bima −− UU Nomor 13 tahun 2002 10 April 2002
53. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA
(UU Nomor 8 Tahun 1958, sebelumnya
bernama Provinsi Sunda Kecil)
Kupang UU Nomor 64 Tahun 1958 11 Agustus 1958
53.01 Kabupaten Kupang Oelamasi UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2018
19
KODE
WILAYAH NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN TANGGAL
1 2 3 4 5 6
(PP Nomor 3 Tahun 2006,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Kupang)
53.02 Kabupaten Timor Tengah Selatan So’e UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958
53.03 Kabupaten Timor Tengah Utara Kafemenanu UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958
53.04 Kabupaten Belu Atambua UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958
53.05 Kabupaten Alor Kalabahi UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958
53.06 Kabupaten Flores Timur Larantuka UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958
53.07 Kabupaten Sikka Maumere UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958
53.08 Kabupaten Ende Ende UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958
53.09 Kabupaten Ngada Bajawa UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958
53.10 Kabupaten Manggarai Ruteng UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958
53.11 Kabupaten Sumba Timur Waingapu UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958
53.12 Kabupaten Sumba Barat Waikabubak UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958
53.13 Kabupaten Lembata Kabupaten Flores Timur Lewoleba UU Nomor 52 tahun 1999 4 Oktober 1999
53.14 Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Kupang Ba’a UU Nomor 9 Tahun 2002 10 April 2002
53.15 Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Manggarai Labuan Bajo UU Nomor 8 Tahun 2003 25 Februari 2003
53.16 Kabupaten Nagekeo Kabupaten Ngada Mbay UU Nomor 2 Tahun 2007 2 Januari 2007
53.17 Kabupaten Sumba Tengah Kabupaten Sumba Tengah Waibakul UU Nomor 3 Tahun 2007 2 Januari 2007
53.18 Kabupaten Sumba Barat Daya Kabupaten Sumba Barat Tambolaka UU Nomor 16 Tahun 2007 2 Januari 2007
53.19 Kabupaten Manggarai Timur Kabupaten Manggarai Borong UU Nomor 36 Tahun 2007 14 Agustus 2007
53.20 Kabupaten Sabu Raijua Kabupaten Kupang Mania UU Nomor 52 Tahun 2008 26 Nov 2008
53.21 Kabupaten Malaka Kabupaten Belu Betun UU Nomor 3 Tahun 2013 11 Januari 2013
53.71 Kota Kupang **
(Sebelumnya adalah Kota Administratif
Kupang berdasarkan PP Nomor 22 Tahun
1978)
Kabupaten Kupang −− UU Nomor 5 Tahun 1996 11 April 1996
Total daerah otonom di Kepulauan Nusa Tenggara:
– 3 provinsi

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2018
20
KODE
WILAYAH NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN TANGGAL
1 2 3 4 5 6
– 37 kabupaten
– 4 kota
61. PROVINSI KALIMANTAN BARAT PROVINSI KALIMANTAN Pontianak UU Nomor 25 Tahun 1956 29 ovember 1956
61.01 Kabupaten Sambas Sambas
– (SK Menteri Pemerintahan Umum
dan Otonomi Daerah Nomor Des
52/2/36-33, sebelumnya
berkedudukan di Sambas)
– (UU Nomor 12 Tahun 2001,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Singkawang)
UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959
61.02 Kabupaten Mempawah
(Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2014,
sebelumnya bernama Kabupaten Pontianak)
Mempawah
(SK Menteri Pemerintahan Umum &
Otonomi Daerah Nomor Des. 52/1/9-
11, sebelumnya berkedudukan di
Kota Pontianak)
UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959
61.03 Kabupaten Sanggau Sanggau UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959
61.04 Kabupaten Ketapang Ketapang UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959
61.05 Kabupaten Sintang Sintang UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959
61.06 Kabupaten Kapuas Hulu Putusibau UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959
61.07 Kabupaten Bengkayang Kabupaten Sambas Bengkayang UU Nomor 10 Tahun 1999 20 April 1999
61.08 Kabupaten Landak Kabupaten Pontianak Ngabang UU Nomor 55 Tahun 1999 4 Oktober 1999
61.09 Kabupaten Sekadau Kabupaten Sanggau Sekadau UU Nomor 34 Tahun 2003 18 Desember 2003
61.10 Kabupaten Melawi Kabupaten Sintang Nanga Pinoh UU Nomor 34 Tahun 2003 18 Desember 2003
61.11 Kabupaten Kayong Utara Kabupaten Ketapang Sukadana UU Nomor 6 Tahun 2007 2 Januari 2007
61.12 Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Pontianak Sungai Raya UU Nomor 35 Tahun 2007 14 Agustus 2007
61.71 Kota Pontianak −− UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959
61.72 Kota Singkawang **
(Sebelumnya adalah Kota Administratif
Singkawang berdasarkan PP Nomor 49 Tahun
1981)
Kabupaten Bengkayang −− UU Nomor 12 Tahun 2001 21 Juni 2001

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2018
21
KODE
WILAYAH NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN TANGGAL
1 2 3 4 5 6
62. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Palangkaraya
(Keputusan Mendagri dan Otda
Nomor Des. 52/1/2-206, sebelumnya
berkedudukan di Kota Banjarmasin)
UU Nomor 21 Tahun 1958 17 Juni 1958
62.01 Kabupaten Kotawaringin Barat Pangkalan Bun UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959
62.02 Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959
62.03 Kabupaten Kapuas Kuala Kapuas UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959
62.04 Kabupaten Barito Selatan Buntok UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959
62.05 Kabupaten Barito Utara Muara Teweh UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959
62.06 Kabupaten Katingan
Kabupaten Kotawaringin Timur
Kasongan UU Nomor 5 Tahun 2002 10 April 2002
62.07 Kabupaten Seruyan Kuala Pembuang UU Nomor 5 Tahun 2002 10 April 2002
62.08 Kabupaten Sukamara
Kabupaten Kotawaringin Barat
Sukamara UU Nomor 5 Tahun 2002 10 April 2002
62.09 Kabupaten Lamandau Nanga Bulik UU Nomor 5 Tahun 2002 10 April 2002
62.10 Kabupaten Gunung Mas
Kabupaten Kapuas
Kuala Kurun UU Nomor 5 Tahun 2002 10 April 2002
62.11 Kabupaten Pulang Pisau Pulang Pisau UU Nomor 5 Tahun 2002 10 April 2002
62.12 Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Utara Puruk Cahu UU Nomor 5 Tahun 2002 10 April 2002
62.13 Kabupaten Barito Timur Kabupaten Barito Selatan Tamiang Layang UU Nomor 5 Tahun 2002 10 April 2002
62.71 Kota Palangkaraya Kabupaten Kapuas −− UU Nomor 5 Tahun 1965 14 Juni 1965
63. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PROVINSI KALIMANTAN Banjarmasin UU Nomor 25 Tahun 1956 29 November 1956
63.01 Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Banjar Baru Pleihari UU Nomor 8 Tahun 1965 14 Juli 1965
63.02 Kabupaten Kotabaru Kotabaru UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959
63.03 Kabupaten Banjar Baru
(UU Nomor 8 Tahun 1965, sebelumnya
bernama Kabupaten Banjar)
Martapura UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959
63.04 Kabupaten Barito Kuala Marabahan UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959
63.05 Kabupaten Tapin Kabupaten Hulu Sungai Selatan Rantau UU Nomor 8 Tahun 1965 14 Juli 1965
63.06 Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kandangan UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959
63.07 Kabupaten Hulu Sungai Tengah Barabai UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2018
22
KODE
WILAYAH NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN TANGGAL
1 2 3 4 5 6
63.08 Kabupaten Hulu Sungai Utara Amuntai UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959
63.09 Kabupaten Tabalong Kabupaten Hulu Sungai Utara Tanjung UU Nomor 8 Tahun 1965 14 Juli 1965
63.10 Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Kotabaru Batulicin UU Nomor 2 Tahun 2003 25 Februari 2003
63.11 Kabupaten Balangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Paringin UU Nomor 2 Tahun 2003 25 Februari 2003
63.71 Kota Banjarmasin −− UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959
63.72 Kota Banjarbaru **
(sebelumnya adalah Kota Administratif
Banjarbaru berdasarkan PP Nomor 26 Tahun
1975)
Kabupaten Banjar Baru −− UU Nomor 9 Tahun 1999 10 April 1999
64. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN Samarinda UU Nomor 25 Tahun 1956 29 November 1956
64.01 Kabupaten Paser
(PP Nomor 49 Tahun 2007, sebelumnya
bernama Kabupaten Pasir)
Tana Paser
(PP Nomor 7 Tahun 2013,
sebelumnya bernama Tanah Grogot)
UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959
64.02 Kabupaten Kutai Kartanegara
(PP Nomor 8 Tahun 2002, sebelumnya
bernama Kabupaten Kutai)
Tenggarong
(Keputusan Mendagri Nomor Des.
52/6/44, sebelumnya berkedudukan
di Kota Samarinda)
UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959
64.03 Kabupaten Berau Tanjung Redep UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959
64.04 Kabupaten Kutai Barat
Kabupaten Kutai
Sendawar UU Nomor 47 Tahun 1999 4 Oktober 1999
64.05 Kabupaten Kutai Timur Sanggata UU Nomor 47 Tahun 1999 4 Oktober 1999
64.06 Kabupaten Penajam Paser Utara Kabupaten Paser Penajam UU Nomor 7 Tahun 2002 10 April 2002
64.07 Kabupaten Mahakam Ulu Kabupaten Kutai Barat Long Bagun UU Nomor 2 Tahun 2013 11 Januari 2013
64.71 Kota Balikpapan −− UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959
64.72 Kota Samarinda −− UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959
64.73 Kota Bontang **
(Sebelumnya adalah Kota Administratif
Bontang berdasarkan PP Nomor 20 Tahun
1989)
Kabupaten Kutai −− UU Nomor 47 Tahun 1999
65. PROVINSI KALIMANTAN UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Tanjung Selor UU Nomor 20 Tahun 2012 17 November 2012

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2018
23
KODE
WILAYAH NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN TANGGAL
1 2 3 4 5 6
65.01 Kabupaten Bulungan Tanjung Selor UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959
65.02 Kabupaten Malinau
Kabupaten Bulungan
Malinau UU Nomor 47 Tahun 1999 4 Oktober 1999
65.03 Kabupaten Nunukan Nunukan UU Nomor 47 Tahun 1999 4 Oktober 1999
65.04 Kabupaten Tana Tidung Tideng Pale UU Nomor 34 Tahun 2007 14 Agustus 2007
65.71 Kota Tarakan **
(Sebelumnya adalah Kota Administratif
Tarakan berdasarkan PP Nomor 47 Tahun
1981)
−− UU Nomor 29 Tahun 1997 8 Oktober 1997
Total daerah otonom di Pulau Kalimantan:
– 5 provinsi
– 47 kabupaten
– 9 kota
71. PROVINSI SULAWESI UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA-TENGAH Manado UU Nomor 13 Tahun 1964 23 September 1964
71.01 Kabupaten Bolaang Mongondow Lolak
(PP Nomor 9 Tahun 2010,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Kotamobagu)
UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
71.02 Kabupaten Minahasa Tondano UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
71.03 Kabupaten Kepulauan Sangihe
(PP Nomor 59 Tahun 2014, sebelumnya
bernama Kabupaten Sangihe dan Talaud)
Tahuna UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
71.04 Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Kepulauan Sangihe Melonguane UU Nomor 8 Tahun 2002 10 April 2002
71.05 Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa
Amurang UU Nomor 10 Tahun 2003 25 Februari 2003
71.06 Kabupaten Minahasa Utara Airmadidi UU Nomor 33 Tahun 2003 18 Desember 2003
71.07 Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Minahasa Selatan Ratahan UU Nomor 9 Tahun 2007 2 Januari 2007
71.08 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Boroko UU Nomor 10 Tahun 2007 2 Januari 2007
71.09 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Kepulauan Sangihe Ondong Siau UU Nomor 15 Tahun 2007 2 Januari 2007
71.10 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow
Tutuyan UU Nomor 29 Tahun 2008 21 Juli 2008
71.11 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Bolang Uki UU Nomor 30 Tahun 2008 21 Juli 2008

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2018
24
KODE
WILAYAH NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN TANGGAL
1 2 3 4 5 6
71.71 Kota Manado −− UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
71.72 Kota Bitung **
(Sebelumnya adalah Kota Administratif
Bitung berdasarkan PP Nomor 4 Tahun 1975) Kabupaten Minahasa
−− UU Nomor 7 Tahun 1990 15 Agustus 1950
71.73 Kota Tomohon −− UU Nomor 10 Tahun 2003 25 Februari 2003
71.74 Kota Kotamobagu Kabupaten Bolaang Mongodow −− UU Nomor 4 Tahun 2007 2 Januari 2007
72. PROVINSI SULAWESI TENGAH PROVINSI SULAWESI UTARA-TENGAH Palu UU Nomor 13 Tahun 1964 23 September 1964
72.01 Kabupaten Banggai Luwuk UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
72.02 Kabupaten Poso Poso UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
72.03 Kabupaten Donggala Benawa
(PP Nomor 71 Tahun 1999,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Palu)
UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
72.04 Kabupaten Toli-Toli
(UU Nomor 51 Tahun 1999, sebelumnya
bernama Kabupaten Buol Toli-Toli)
Toil-Toli UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
72.05 Kabupaten Buol Kabupaten Buol Toli-Toli Buol UU Nomor 51 Tahun 1999 4 Oktober 1999
72.06 Kabupaten Morowali Kabupaten Poso Bungku UU Nomor 51Tahun 1999 4 Oktober 1999
72.07 Kabupaten Banggai Kepulauan Kabupaten Banggai Salakan UU Nomor 51 Tahun 1999 4 Oktober 1999
72.08 Kabupaten Parigi Moutong Kabupaten Donggala Parigi UU Nomor 10 Tahun 2002 10 April 2002
72.09 Kabupaten Tojo Una-Una Kabupaten Poso Ampana UU Nomor 32 Tahun 2003 18 Desember 2003
72.10 Kabupaten Sigi Kabupaten Donggala Sigi Biromaru UU Nomor 27 Tahun 2008 21 Juli 2008
72.11 Kabupaten Banggai Laut Kabupaten Banggai Kepulauan Banggai UU Nomor 6 Tahun 2013 11 Januari 2013
72.12 Kabupaten Morowali Utara Kabupaten Morowali Kolonodale UU Nomor 12 Tahun 2013 15 Mei 2013
72.71 Kota Palu **
(Sebelumnya adalah Kota Administratif Palu
berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 1978)
Kabupaten Donggala −− UU Nomor 4 Tahun 1994 22 Juli 1994
73. PROVINSI SULAWESI SELATAN PROVINSI SULAWESI SELATANTENGGARA Makassar UU Nomor 13 Tahun 1964 23 September 1964

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2018
25
KODE
WILAYAH NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN TANGGAL
1 2 3 4 5 6
(PP Nomor 86 Tahun 1999,
sebelumnya bernama Kota Ujung
Pandang)
73.01 Kabupaten Kepulauan Selayar
(PP Nomor 59 Tahun 2008, sebelumnya
bernama Kabupaten Selayar)
Benteng UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
73.02 Kabupaten Bulukumba Bulukumba UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
73.03 Kabupaten Bantaeng Bantaeng UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
73.04 Kabupaten Jeneponto Jeneponto UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
73.05 Kabupaten Takalar Takalar UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
73.06 Kabupaten Gowa Sunggomimasa UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
73.07 Kabupaten Sinjai Sinjai UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
73.08 Kabupaten Bone Watampone UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
73.09 Kabupaten Maros Maros UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
73.10 Kabupaten Pangkajene Kepulauan Pangkajene UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
73.11 Kabupaten Barru Barru UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
73.12 Kabupaten Soppeng Watansoppeng UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
73.13 Kabupaten Wajo Sengkang UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
73.14 Kabupaten Sidenreng Rappang Pangkajene UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
73.15 Kabupaten Pinrang Pinrang UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
73.16 Kabupaten Enrekang Enrekang UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
73.17 Kabupaten Luwu Belopa UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
73.18 Kabupaten Tana Toraja Makale UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
73.19 Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Luwu Masamba UU Nomor 13 Tahun 1999 20 April 1999
73.20 Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Malili UU Nomor 7 Tahun 2003 25 Februari 2003
73.21 Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Tana Toraja Rantepao UU Nomor 28 Tahun 2008 21 Juli 2008
73.71 Kota Makassar
(PP Nomor 86 Tahun 1999, sebelumnya
bernama Kota Ujung Pandang)
−− UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2018
26
KODE
WILAYAH NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN TANGGAL
1 2 3 4 5 6
73.72 Kota Pare-Pare −− UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
73.73 Kota Palopo **
(Sebelumnya adalah Kota Administratif
Palopo berdasarkan PP Nomor 42 Tahun
1986)
Kabupaten Luwu −− UU Nomor 11 Tahun 2002 10 April 2002
74. PROVINSI SULAWESI TENGGARA PROVINSI SULAWESI SELATAN-TENGGARA Kendari UU Nomor 13 Tahun 1964 23 September 1964
74.01 Kabupaten Kolaka Kolaka UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
74.02 Kabupaten Konawe
(PP Nomor 26 Tahun 2004, sebelumnya
bernama Kabupaten Kendari)
Una Aha
(PP Nomor 29 Tahun 1982,
sebelumnya di berkedudukan Kota
Kendari)
UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
74.03 Kabupaten Muna Raha UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
74.04 Kabupaten Buton Pasar Wajo
(PP Nomor 29 Tahun 2003,
sebelumnya di berkedudukan Kota
Bau-Bau)
UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
74.05 Kabupaten Konawe Selatan Kabupaten Konawe Andolo UU Nomor 4 Tahun 2003 25 Februari 2003
74.06 Kabupaten Bombana
Kabupaten Buton
Rumbia UU Nomor 29 Tahun 2003 18 Desember 2003
74.07 Kabupaten Wakatobi Wangi-Wangi UU Nomor 29 Tahun 2003 18 Desember 2003
74.08 Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Kolaka Lasusua UU Nomor 29 Tahun 2003 18 Desember 2003
74.09 Kabupaten Konawe Utara Kabupaten Konawe Wanggudu UU Nomor 13 Tahun 2007 2 Januari 2007
74.10 Kabupaten Buton Utara Kabupaten Muna Buranga UU Nomor 14 Tahun 2007 2 Januari 2007
74.11 Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Kolaka Tirawuta UU Nomor 7 Tahun 2013 11 Januari 2013
74.12 Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Konawe Langara UU Nomor 13 Tahun 2013 15 Mei 2013
74.13 Kabupaten Muna Barat Kabupaten Muna Laworo UU Nomor 14 Tahun 2014 23 Juli 2014
74.14 Kabupaten Buton Tengah
Kabupaten Buton
Labungkari UU Nomor 15 Tahun 2014 23 Juli 2014
74.15 Kabupaten Buton Selatan Batauga UU Nomor 16 Tahun 2014 23 Juli 2014
74.71 Kota Kendari **
(Sebelumnya adalah Kota Administratif
Kendari berdasarkan PP Nomor 19 Tahun
1978)
Kabupaten Konawe −− UU Nomor 6 Tahun 1995 3 Agustus 1995

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2018
27
KODE
WILAYAH NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN TANGGAL
1 2 3 4 5 6
74.72 Kota Bau Bau **
(Sebelumnya adalah Kota Administratif Bau
Bau berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 1981)
Kabupaten Buton −− UU Nomor 13 Tahun 2001 21 Juni 2001
75. PROVINSI GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA Gorontalo UU Nomor 38 Tahun 2000 22 Des 2000
75.01 Kabupaten Gorontalo Limboto
(PP Nomor 30 Tahun 1979,
sebelumnya berkedudukan di Isimu)
UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
75.02 Kabupaten Boalemo
Kabupaten Gorontalo
Tilamuta UU Nomor 50 Nomor 1999 4 Oktober 1999
75.03 Kabupaten Bone Bolango Suwawa UU Nomor 6 Tahun 2003 25 Februari 2003
75.04 Kabupaten Pohuwato Kabupaten Boalemo Marisa UU Nomor 6 Tahun 2003 25 Februari 2003
75.05 Kabupaten Gorontalo Utara Kabupaten Gorontalo Kwandang UU Nomor 11 Tahun 2007 2 Januari 2007
75.71 Kota Gorontalo −− UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
76. PROVINSI SULAWESI BARAT PROVINSI SULAWESI SELATAN Mamuju UU Nomor 11 Tahun 2002 10 April 2002
76.01 Kabupaten Mamuju Utara Kabupaten Mamuju Pasangkayu UU Nomor 5 Tahun 2003 25 April 2003
76.02 Kabupaten Mamuju Mamuju UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
76.03 Kabupaten Mamasa Kabupaten Polewali Mamasa Mamasa UU Nomor 11 Tahun 2002 10 April 2002
76.04 Kabupaten Majene Majene UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
76.05 Kabupaten Polewali Mandar
(PP Nomor 74 Tahun 2005, sebelumnya
bernama Kabupaten Polewali Mamasa)
Polewali UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959
76.06 Kabupaten Mamuju Tengah Kabupaten Mamuju Tobadak UU Nomor 4 Tahun 2013 11 Januari 2013
Total daerah otonom di Pulau Sulawesi:
– 6 provinsi
– 70 kabupaten
– 11 kota
81. PROVINSI MALUKU Ambon UU Nomor 20 Tahun 1958 17 Juni 1958
81.01 Kabupaten Maluku Tengah Masohi
(Keputusan Mendagri & Otda Nomor
Des. 52/12/5-207, sebelumnya
berkedudukan di Amahai)
UU Nomor 60 Tahun 1958 17 Juli 1958

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2018
28
KODE
WILAYAH NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN TANGGAL
1 2 3 4 5 6
81.02 Kabupaten Maluku Tenggara Tual UU Nomor 60 Tahun 1958 17 Juli 1958
81.03 Kabupaten Maluku Tenggara Barat Kabupaten Maluku Tenggara Saumlaki UU Nomor 46 Tahun 1999 4 Oktober 1999
81.04 Kabupaten Buru
Kabupaten Maluku Tengah
Namlea UU Nomor 46 Tahun 1999 4 Oktober 1999
81.05 Kabupaten Seram Bagian Timur Dataran Hunimoa UU Nomor 40 Tahun 2003 18 Desember 2003
81.06 Kabupaten Seram Bagian Barat Dataran Honipopu UU Nomor 40 Tahun 2003 18 Desember 2003
81.07 Kabupaten Kepulauan Aru Kabupaten Maluku Tenggara Dobo UU Nomor 40 Tahun 2003 18 Desember 2003
81.08 Kabupaten Maluku Barat Daya Kabupaten Maluku Tenggara Barat Moa UU Nomor 31 Tahun 2008 21 Juli 2008
81.09 Kabupaten Buru Selatan Kabupaten Buru Namrole UU Nomor 32 Tahun 2008 21 Juli 2008
81.71 Kota Ambon −− UU Nomor 60 Tahun 1958 17 Juli 1958
81.72 Kota Tual Kabupaten Maluku Tenggara −− UU Nomor 31 Tahun 2007 14 Agustus 2007
82. PROVINSI MALUKU UTARA PROVINSI MALUKU Sofifi UU Nomor 46 Tahun 1999 4 Oktober 1999
82.01 Kabupaten Halmahera Barat
(UU Nomor 1 Tahun 2003, sebelumnya
bernama Kabupaten Maluku Utara)
Jailolo
(UU Nomor 1 Tahun 2003,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Ternate)
UU Nomor 60 Tahun 1958 17 Juli 1958
82.02 Kabupaten Halmahera Tengah
Kabupaten Halmahera Barat
Soasiu UU Nomor 6 Tahun 1990 15 Agustus 1990
82.03 Kabupaten Halmahera Utara Tobelo UU Nomor 1 Tahun 2003 25 Februari 2003
82.04 Kabupaten Halmahera Selatan Labuha UU Nomor 1 Tahun 2003 25 Februari 2003
82.05 Kabupaten Kepulauan Sula Sanana UU Nomor 1 Tahun 2003 25 Februari 2003
82.06 Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Halmehera Tengah Maba UU Nomor 1 Tahun 2003 25 Februari 2003
82.07 Kabupaten Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara Daruba UU Nomor 53 Tahun 2008 26 November 2008
82.08 Kabupaten Pulau Taliabu Kabupaten Kepulauan Sula Bobong UU Nomor 6 Tahun 2013 11 Januari 2013
82.71 Kota Ternate **
(Sebelumnya adalah Kota Administratif
Ternate berdasarkan PP Nomor 45 Tahun
1981)
Kabupaten Halmahera Barat −− UU Nomor 11 Tahun 1999 20 April 1999
82.72 Kota Tidore Kepulauan Kabupaten Halmahera Tengah −− UU Nomor 1 Tahun 2003 25 Februari 2003
Total daerah otonom di Kepulauan Maluku:

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2018
29
KODE
WILAYAH NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN TANGGAL
1 2 3 4 5 6
– 2 provinsi
– 17 kabupaten
– 4 kota
91. PROVINSI PAPUA
(UU Nomor 21 Tahun 2001, sebelumnya
bernama Provinsi Irian Jaya)
Jayapura UU Nomor 12 Tahun 1969 10 September 1969
91.01 Kabupaten Merauke Merauke UU Nomor 12 Tahun 1969 10 September 1969
91.02 Kabupaten Jayawijaya Wamena UU Nomor 12 Tahun 1969 10 September 1969
91.03 Kabupaten Jayapura Sentani
(PP Nomor 15 Tahun 2000,
sebelumnya berkedudukan di Kota
Jayapura)
UU Nomor 12 Tahun 1969 10 September 1969
91.04 Kabupaten Nabire
(PP Nomor 52 Tahun 1996, sebelumnya
bernama Kabupaten Paniai)
Nabire UU Nomor 12 Tahun 1969 10 September 1969
91.05 Kabupaten Kepulauan Yapen
(PP Nomor 40 Tahun 2008, sebelumnya
bernama Kabupaten Yapen Waropen)
Serui UU Nomor 12 Tahun 1969 10 September 1969
91.06 Kabupaten Biak Numfor Biak UU Nomor 12 Tahun 1969 10 September 1969
91.07 Kabupaten Puncak Jaya *
(Sebelumnya adalah Kabupaten Administratif
Puncak Jaya berdasarkan PP Nomor 54 Tahun
1996) Kabupaten Nabire
Enarotali UU Nomor 45 Tahun 1999 4 Oktober 1999
91.08 Kabupaten Paniai *
(Sebelumnya adalah Kabupaten Administratif
Paniai berdasarkan PP Nomor 52 Tahun
1996)
Mulia UU Nomor 45 Tahun 1999 4 Oktober 1999
91.09 Kabupaten Mimika *
(Sebelumnya adalah Kabupaten Administratif
Mimika berdasarkan PP Nomor 54 Tahun
1996)
Kabupaten Fak Fak Timika UU Nomor 45 Tahun 1999 4 Oktober 1999
91.10 Kabupaten Sarmi
Kabupaten Jayapura
Sarmi UU Nomor 26 Tahun 2002 25 Oktober 2002
91.11 Kabupaten Keerom Waris UU Nomor 26 Tahun 2002 25 Oktober 2002

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2018
30
KODE
WILAYAH NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN TANGGAL
1 2 3 4 5 6
91.12 Kabupaten Pegunungan Bintang
Kabupaten Jayawijaya
Oksibili UU Nomor 26 Tahun 2002 25 Oktober 2002
91.13 Kabupaten Yahukimo Sumohai UU Nomor 26 Tahun 2002 25 Oktober 2002
91.14 Kabupaten Tolikara Karubaga UU Nomor 26 Tahun 2002 25 Oktober 2002
91.15 Kabupaten Waropen Kabupaten Yapen Waropen Botawa UU Nomor 26 Tahun 2002 25 Oktober 2002
91.16 Kabupaten Boven Digoel
Kabupaten Merauke
Tanah Merah UU Nomor 26 Tahun 2002 25 Oktober 2002
91.17 Kabupaten Mappi Kepi UU Nomor 26 Tahun 2002 25 Oktober 2002
91.18 Kabupaten Asmat Asmat UU Nomor 26 Tahun 2002 25 Oktober 2002
91.19 Kabupaten Supiori Kabupaten Biak Numfor Sorendiweri UU Nomor 35 Tahun 2003 18 Desember 2003
91.20 Kabupaten Mamberamo Raya Kabupaten Sarmi Barumo UU Nomor 19 Tahun 2007 15 Maret 2007
91.21 Kabupaten Mamberamo Tengah
Kabupaten Jayawijaya
Kobakma UU Nomor 3 Tahun 2008
91.22 Kabupaten Yalimo Elelim UU Nomor 4 Tahun 2008 4 Januari 2008
91.23 Kabupaten Lanny Jaya Tiom UU Nomor 5 Tahun 2008
91.24 Kabupaten Nduga Kenyam UU Nomor 6 Tahun 2008
91.25 Kabupaten Puncak Kabupaten Puncak Jaya Iilaga UU Nomor 7 Tahun 2008 4 Januari 2008
91.26 Kabupaten Dogiyai Kabupaten Nabire Kigamani UU Nomor 8 Tahun 2008
91.27 Kabupaten Intan Jaya
Kabupaten Paniai
Yokatapa UU Nomor 54 Tahun 2008 26 November 2008
91.28 Kabupaten Deiyai Waghete UU Nomor 55 Tahun 2008 26 November 2008
91.71 Kota Jayapura **
(Sebelumnya adalah Kota Administratif
Jayapura berdasarkan PP Nomor 26 Tahun
1979)
Kabupaten Jayapura −− UU Nomor 6 Tahun 1993 2 Agustus 1993
92. PROVINSI PAPUA BARAT
(PP Nomor 24 Tahun 2007, sebelumnya
bernama Provinsi Irian Jaya Barat)
PROVINSI PAPUA Manokwari UU Nomor 45 Tahun 1999 4 Oktober 1999
92.01 Kabupaten Sorong Sorong UU Nomor 12 Tahun 1969 10 September 1969
92.02 Kabupaten Manokwari Manokwari UU Nomor 12 Tahun 1969 10 September 1969
92.03 Kabupaten Fak Fak Fak-Fak UU Nomor 12 Tahun 1969 10 September 1969

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2018
31
KODE
WILAYAH NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN TANGGAL
1 2 3 4 5 6
92.04 Kabupaten Sorong Selatan
Kabupaten Sorong
Teminabuan UU Nomor 26 Tahun 2002 11 Desember 2002
92.05 Kabupaten Raja Ampat Waisai UU Nomor 26 Tahun 2002 11 Desember 2002
92.06 Kabupaten Teluk Bintuni
Kabupaten Manokwari
Bintuni UU Nomor 26 Tahun 2002 11 Desember 2002
92.07 Kabupaten Teluk Wondama Rasiei UU Nomor 26 Tahun 2002 11 Desember 2002
92.08 Kabupaten Kaimana Kabupaten Fak Fak Kaimana UU Nomor 26 Tahun 2002 11 Desember 2002
92.09 Kabupaten Tambrauw Kabupaten Sorong & Manokwari Fef UU Nomor 56 Tahun 2008 26 November 2008
92.10 Kabupaten Maybrat Kabupaten Sorong Kumurkek UU Nomor 13 Tahun 2009 16 januari 2009
92.11 Kabupaten Manokwari Selatan
Kabupaten Manokwari
Boundij UU Nomor 23 Tahun 2012 17 November 2012
92.12 Kabupaten Pegunungan Arfak Ullong UU Nomor 24 Tahun 2012 17 November 2012
92.71 Kota Sorong **
(Sebelumnya adalah Kota Administratif
Sorong berdasarkan PP Nomor 31 Tahun
1996)
Kabupaten Sorong −− UU Nomor 45 Tahun 1999 4 Oktober 1999
Total daerah otonom di Pulau Papua:
– 2 provinsi
– 40 kabupaten
– 2 kota
PROVINSI TIMOR TIMUR ****
(Berdasarkan hasil jajak pendapat yang
dilaksanakan oleh PBB pada tahun 1999 dan
berdasarkan TAP MPR-RI Nomor V/MPR 1999
tentang Penentuan Pendapat di Timor-Timur,
Provinsi Timor Timur tidak lagi menjadi
bagian dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia)
DILI UU Nomor 7 tahun 1976 17 Juli 1976
Kabupaten Dili **** Dili PP Nomor 19 Tahun 1976 30 Juli 1976
Kabupaten Baucau **** Baucau PP Nomor 19 Tahun 1976 30 Juli 1976
Kabupaten Manatuto **** Manatuto PP Nomor 19 Tahun 1976 30 Juli 1976
Kabupaten Lautem **** Lautem PP Nomor 19 Tahun 1976 30 Juli 1976
Kabupaten Viqueque **** Viqueque PP Nomor 19 Tahun 1976 30 Juli 1976
Kabupaten Ainaro **** Ainaro PP Nomor 19 Tahun 1976 30 Juli 1976

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2018
32
KODE
WILAYAH NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN TANGGAL
1 2 3 4 5 6
Kabupaten Manufahi **** Same PP Nomor 19 Tahun 1976 30 Juli 1976
Kabupaten Cova-Lima **** Suai PP Nomor 19 Tahun 1976 30 Juli 1976
Kabupaten Ambeno **** Pante Macassar PP Nomor 19 Tahun 1976 30 Juli 1976
Kabupaten Bobonaro **** Maliana PP Nomor 19 Tahun 1976 30 Juli 1976
Kabupaten Liquiça **** Liquiça PP Nomor 19 Tahun 1976 30 Juli 1976
Kabupaten Ermera **** Ermera PP Nomor 19 Tahun 1976 30 Juli 1976
Kabupaten Aileu **** Aileu PP Nomor 19 Tahun 1976 30 Juli 1976
Jumlah daerah di Indonesia sebanyak 548, terdiri atas:
– 34 provinsi;
– 416 kabupaten (termasuk 1 kabupaten administratif di Provinsi DKI Jakarta); dan
– 98 kota (termasuk 5 kota administratif di Provinsi DKI Jakarta).
Keterangan:
* Peningkatan status dari Kabupaten Administratif menjadi Kabupaten Otonom.
** Peningkatan status dari Kota Administratif menjadi Kota Otonom.
*** Bukan merupakan daerah otonom.
**** Tidak lagi menjadi bagian dari Republik Indonesia.

%d blogger menyukai ini: